Oleh : Nasihin Masha
REPUBLIKA.CO.ID, Bharatia
Janata Party (Partai Rakyat India) berdiri pada 1980. Partai ini
memiliki hubungan ideologis dan organisasional dengan nasionalis Hindu
Rashtriya Swamsevak Sangh (RSS) – RSS pernah dilarang setelah pembunuhan
Mahatma Gandhi. BJP dikenal berhaluan kanan. Secara demografis, partai
ini didirikan kaum miskin dari kelas strata rendah dalam hierakhi
struktur masyarakat Hindu di India. Mereka disokong para pendeta garis
keras Hindu. BJP merupakan antitesis terhadap Partai Kongres. Partai
yang hampir selalu berkuasa di India. Partai Kongres identik dengan
keluarga Jawaharlal Nehru, namun lebih dikenal dengan trah Gandhi –
merujuk pada Indira Gandhi. Partai Kongres adalah partai kaum elite dan
moderat di India. Konflik di India lebih banyak menghadapkan Muslim yang
minoritas dengan Hindi yang mayoritas. Karena itu, BJP sering
dicitrakan sebagai partai radikal yang anti-Muslim.
Pada 2014, untuk kali pertama BJP memenangkan pemilu secara
signifikan di segala tingkatan. Narendra Modi (lahir 1950) yang memimpin
partai itu terpilih sebagai perdana menteri. Modi berasal dari keluarga
miskin. Ia pernah menjadi pedagang kaki lima. Ia mencari nafkah
membantu orangtuanya hingga keliling negeri. Jalan menuju kursi perdana
menteri pun sangat terjal. Ia lama ditelikung dengan isu kerusuhan 2002.
Bermula dari serangan terhadap kereta api dan berujung pada pembantaian
umat Islam di Gujarat, lebih dari seribu orang mati. Namun pada 2012,
sebuah tim investigasi yang dibentuk Mahkamah Agung menyatakan Modi
bersih dari tanggung jawab terhadap kerusuhan 2002. Padahal Amerika
Serikat pernah menolak visa Modi pada 2005 karena pelanggaran kebebasan
beragama. Dalam proses menuju pemilu, Modi mencium kaki veteran Muslim.
Semacam simbol bahwa dia berdamai dengan umat Islam dan sekaligus
menegaskan bahwa dirinya tak terkait dengan bencana 2002.
Kini, India justru sedang bersinar. Ekonomi India tumbuh cepat. Dan
itu di bawah kepemimpinan Modi dan BJP. Kaum nasionalis garis keras
diidentikkan dengan anti-bisnis dan alergi terhadap asing. Namun Modi
membalikkan stigma secamam itu. Kebijakannya probisnis dan ia rajin
berkeliling ke negeri-negeri lain untuk menjalin kerja sama dan
investasi. Hubungan dengan tetangga yang selama in tegang diperbaiki:
Nepal, Pakistan, Srilanka, Bangladesh.
Pembalikan stigma semacam itu juga dibuktikan oleh Lula da Silva. Ia
menjadi presiden Brasil pada 2003 hingga 2011, menjabat selama dua
periode. Pada 1980, di masa pemerintahan militer (1964-1984), ia
mendirikan Partai Buruh. Brasil belum pernah benar-benar membangun diri.
Politik Brasil jatuh bangun akibat ketidakstabilan. Militer Brasil
selalu masuk dalam politik. Lula yang aktif dalam gerakan buruh kemudian
mendirikan partai yang disokong cendekiawan dan akademisi. Lula adalah
otodidak. Ia tak pernah menempuh pendidikan resmi. Hidupnya sangat
miskin. Ia belajar baca-tulis di usia 10 tahun sambil menjadi tukang
semir. Setelah itu ia bekerja di pabrik. Kehidupan buruh yang
mengenaskan ia rasakan ketika satu jarinya celaka. Tak ada layanan dan
jaminan kesehatan yang memadai untuk buruh. Ini yang membuat dirinya
terjun di gerakan buruh dan kemudian mendirikan partai.
Brasil adalah jajahan Portugal. Namun berbeda dengan penjajahan di
Afrika dan Asia, penjajahan di benua Amerika menghasilkan tragedi
kemanusiaan yang dahsyat. Pada umumnya penduduk asli habis dan
tersingkir, di Brasil hanya menyisakan kurang dari satu persen.
Mayoritas adalah kulit putih, urutan berikutnya adalah blasteran.
Perjuangan membutuhkan kesabaran dalam mengelola partai, konsistensi
di garis ideologi, dan ketekunan meniti jalan perjuangan. BJP
membutuhkan waktu 34 tahun untuk bisa berkuasa dengan mandat yang cukup.
Partai Buruh membutuhkan 23 tahun untuk menguasai Brasil. Mereka tak
tergoda dalam jebakan dana kaum elite. Mereka juga bisa belajar dari
kesalahan. Situasi di India mungkin lebih dekat dan memiliki banyak
kesamaan isu dengan kondisi di Indonesia. Namun hakikatnya, semua negeri
besar ini berjuang untuk maju setelah lama dijajah.
Struktur masyarakat negeri terjajah selalu menghasilkan lapisan
sangat tipis kaum elite. Mereka sengaja ditempatkan kolonialis untuk
menjadi agen bagi berlangsungnya sistem kolonialis. Jumlah mereka sangat
terbatas, menempati posisi yang diizinkan saja dalam pemerintahan dan
perusahaan, lebih banyak sekolah tukang dan sangat sedikit yang bisa
sekolah tinggi. Namun demikian, di antara mereka ini justru yang
kemudian memanfaatkan kepandaiannya untuk memerdekakan negerinya. Mereka
bergabung bersama rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tentu saja
sebagian besar lagi tetap menjadi antek penjajah. Namun arus zaman
Perang Dunia II membentuk tatanan dunia baru dan menempatkan Amerika
Serikat sebagai penguasa dunia yang baru. Poros semula di Eropa kemudian
bergeser ke benua Amerika. Hal ini menyengat negeri-negeri terjajah
untuk merdeka. Bahkan dalam sejumlah hal Indonesia mencontek Amerika
Serikat.
Sebagai masyarakat terjajah, jurang antara elite dan rakyat
kebanyakan demikian lebar. Umumnya rakyat tak terdidik, miskin, dan
lemah dalam kemampuan mengorganisasi diri serta kelembagaan. Karena itu,
sejak kemerdekaan hingga kini, di Indonesia belum ada partai yang
benar-benar berasal dari kalangan rakyat kebanyakan seperti BJP di India
atau Partai Buruh di Brasil. India beruntung karena sistem demokrasi
negeri itu tak pernah mengalami jeda. Brasil, kendati militer kerap
masuk politik, namun sudah lebih lama menganut sistem republik – sejak
1889. Pada sisi lain, walau itu negeri jajahan namun masyarakatnya sudah
sama dengan negeri penjajahnya, seperti halnya Amerika Serikat. Karena
itu, pada tahun yang sama mereka telah memiliki partai rakyat. Dilmar
Roussef, pengganti Lula, adalah wanita pertama yang menjadi presiden
Brasil yang mantan gerilyawan di masa junta militer.
Di Indonesia belum pernah ada partai yang benar-benar merupakan
partai rakyat. Dari sisi ideologi, pendanaan, program perjuangan, dan
para pengendali partainya. Semuanya adalah partai kaum elite. Mungkin
kita bisa berdiskusi soal PKI dalam isu ini. Namun partai rakyat tak
harus komunisme, sebagaimana komunisme tak selalu berarti partai rakyat.
Seperti BJP dan Partai Buruh, keduanya bukanlah partai komunis.
Saat ini tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia
mulai membaik. Mereka juga mulai sadar tentang pentingnya berorganisasi.
Pada sisi lain, kaum elite dan pemodal makin kuat akibat konsolidasi
yang konsisten dan membesarnya skala ekonomi Indonesia. Jika dua arah
dari dua lapis masyarakat Indonesia tak segera dicarikan titik temunya
maka Indonesia bisa terjebak pada tiga kemungkinan. Pertama, konflik
sosial. Kedua, politik dinasti. Ketiga, plutokrasi dan kleptokrasi yang
tumbuh bersamaan. Tiga-tiganya tak akan membawa kemajuan bagi Indonesia.
Karena itu, lahirnya partai rakyat yang bersifat
indigenous
merupakan tugas sejarah dan misi suci untuk menyelamatkan Indonesia.
Partai rakyat harus mencerminkan dan memiliki basis sosial kuat.
Partai rakyat bukan hanya yang didukung rakyat, tapi partai yang
memiliki ideologi kerakyatan dan program perjuangan untuk pemerataan
kesejahteraan rakyat. Partai rakyat bukan sekadar partai yang memiliki
semua itu, tapi juga partai yang memang dikendalikan rakyat kebanyakan.
Rakyat kebanyakan tak hanya memegang posisi-posisi kunci dan utama dalam
mengelola partai tapi juga bisa menggali dana dari rakyat itu sendiri.
Saat ini ada partai yang memiliki jargon kerakyatan. Ada juga yang
didukung rakyat kebanyakan. Namun rakyat hanya menjadi klien dari patron
kaum elite. Rakyat hanya subordinat. Ada pula partai yang pengelolanya
rakyat kebanyakan namun ideologi dan program perjuangan sama sekali jauh
dari kenyataan itu, juga tak bersifat indigenous.
Partai rakyat tak mesti berasal dari partai baru. Partai yang ada,
yang sejatinya dikelola oleh orang-orang yang berasal dari rakyat
kebanyakan, bisa melakukan revolusi untuk menjadi partai rakyat. Partai
yang dikelola oleh elite sangat sulit untuk menjadi partai rakyat.
Apalagi jika elite itu merupakan elite yang sudah turun temurun. Mereka
sudah terlilit dan terjalin terlalu dalam dengan kaum yang tak mau
berbagi kue ekonomi. Redistribusi ekonomi itu selalu harus dipaksa.
Musuh redistribusi ekonomi adalah sikap rakus dan rakus tak pernah
mengenal batas. Hanya melalui redistribusi ekonomi kesejahteraan bersama
dan keadilan sosial bisa tercapai. Rakus adalah musuh utama Indonesia
saat.
